Sejumlah Menteri Dikabarkan Mundur, Jokowi: Namanya Tahun Politik

JAKARTA,quickq苹果版安装包百度云 DISWAY.ID--Presiden Joko Widodo menepis isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju mundur. Menurutnya, seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju menjalani rapat terbatas hingga internal bersama.

"Menteri setiap hari kita ratas, setiap kita rapat terbatas, setiap hari rapat internal, setiap hari dengan semua menteri atau dengan sebagian menteri," kata Presiden Jokowi, Sabtu, 20 Januari 2024.

BACA JUGA:Sosok Palti Hutabarat, Dulu Dekat dengan Jokowi Kini Ditangkap Bareskrim Gegara Dituding Sebar Hoaks

Lebih lanjut, Jokowi pun mempertanyakan darimana isu tersebut berhembus.

"Kabarnya dari siapa, wong kita dari pagi sampai sore, pagi, siang, malam, kita rapat paripurna, rapat internal, rapat terbatas, selalu enggak pernah ada jedanya. Setiap jam, setiap 2 jam, gonta-ganti rapat, gonta-ganti menteri (untuk rapat berbeda) juga enggak ada masalah," ucap Jokowi.

Dia menilai isu muncul karena ada muatan politik. Menurutnya, selama tahun politik berlangsung, segala isu selalu dikaitkan dengan politik.

BACA JUGA:Di Depan Jokowi, Khofifah Jawab Sindiran Cak Imin yang Ragukan Ke-NU-annya

"Ya namanya bulan politik, tahun politik, semua (dikaitkan) dengan hal-hal yang bersifat politik. Tapi biasa saja kok, kita kerja biasa, kerja rutin biasa," kata Jokowi.

Sebelumnya, Ekonom Senior Faisal Basri mengajak sejumlah kalangan untuk membujuk beberapa anak buah Presiden Jokowi agar mundur dari Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Sebab, Faisal melihat Pemerintahan Jokowi sangat terkesan berpihak kepada salah satu pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden tertentu pada Pemilu 2024.

BACA JUGA:Ucapkan Selamat Harlah ke-78, Jokowi: Muslimat NU Selalu Menjaga NKRI dan Merawat Pancasila

Bahkan, Ia mengklaim ada menteri yang sudah siap mundur. Salah satunya, kata dia, menteri yang paling siap mundur dari Pemerintahan Jokowi adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani yang paling siap untuk mundur,” kata Faisal Basri dalam Political Economic Outlook 2024.