Gubernur Bali Minta Bupati Jangan Coba
Gubernur Bali Made Mangku Pastika berharap tidak ada bupati/wali kota yang terkena operasi tangkap tangan KPK. Hal itu ditegaskan Pastika pada acara penandatanganan perjanjian kerja sama Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH)
"Program ini saya harapkan bisa menjadi acuan pemerintah daerah agar bekerja dengan bersih dan baik. Agar tidak seperti daerah lain, kepala daerahnya kena OTT. Jangan sampai itu terjadi di Bali," kata Pastika di Denpasar, Selasa (7/8/2018).
Selain itu, menurut Pastika, penandatanganan tersebut juga diharapkan menjadi pedoman dalam menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan potensi korupsi, kualitas pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan daerah harus menjadi perhatian bersama," ujarnya.
Dia lantas membanggakan Bali dibawah kepemipinannya, bahwa selama lima tahun terakhir ini Pemerintah Provinsi Bali telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota.
"Hal itu menandakan bahwa sistem pemerintahan di Bali memang bersih dan bebas dari korupsi," ucapnya.
相关推荐
- 7 Rekomendasi Camilan Sehat, Bekal Perjalanan Mudik
- Kronologi Truk Seruduk 7 Motor hingga Ringsek di Gandaria
- Heru Minta Jangan Salah Paham dengan Pengangkatan Marullah Matali Jadi Deputi Gubernur
- Haris Azhar dan Fatia Ditetapkan Tersangka, PRIMA: Luhut Harusnya Klarifikasi, Bukan Kriminalisasi!
- Apakah Label No Pork No Lard Bisa Jamin Makanan Halal?
- Dampak Kasus Relokasi SDN Pondok Cina 1 Bikin Siswanya Jadi Korban Perundungan
- Jangan Asal, Ini 7 Cara Minum Kopi yang Menyehatkan
- Bukan Jokowi Maupun Ahok, JIS Itu Keberhasilan Anies Baswedan!