Pemantau Pemilu Bawaslu Soroti Banyaknya Laporan Kendala Pengiriman Logistik dalam Pemilu 2024
JAKARTA ,怎么下载quickq苹果版 DISWAY.ID- Pemantau pemilu yang bergerak di bawah naungan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI melaporkan sejumlah kendala yang dihadapi dalam proses pemungutan suara.
Dalam laporannya, Pemantau Pemilu Bawaslu menyoroti permasalahan pengiriman logistik Pemilu 2024.
BACA JUGA:Ditemukan Kejanggalan, KPU Akan Lakukan Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur
BACA JUGA:Muncul Usulan Pemungutan Suara Ulang, Begini Solusi Bawaslu dalam Hadapi Pelanggaran Pemilu 2024
Dalam pemantauan yang melibatkan 2.082 pemantau di 1.571 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Indonesia, beberapa kendala signifikan telah terungkap.
Koordinator Pemantau Pemilu, Farid Fathur, menjelaskan bahwa kendala tersebut berfokus pada empat indikator utama. Diantaranya yakni kelengkapan logistik pemungutan suara, pemasangan daftar pemilih tetap (DPT) di papan pengumuman, adanya alat peraga kampanye (APK) di sekitar TPS, dan penghitungan surat suara sebelum pemungutan suara dimulai.
"Dari 1.571 TPS yang dipantau, terdapat 41 TPS (3 persen) yang mengalami kendala dalam melengkapi seluruh perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara," ujar Fathur dalam konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada Kamis, 15 Februari 2024.
Fathur menegaskan, beberapa kendala yang dihadapi termasuk ketidaktersediaan alat bantu bagi disabilitas, ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan jumlah DPT, kebingungan antar-TPS akibat tertukarnya kotak suara, serta keterlambatan pengiriman perlengkapan pemungutan suara akibat banjir.
BACA JUGA:Bawaslu Temukan 19 Masalah pada Perhitungan Suara Pemilu 2024
BACA JUGA:Pesan Jokowi Jika Temukan Kecurangan Terkait Pemilu 2024: Ada Bawaslu!
Selain itu, Fathur juga mencatat bahwa 51 TPS mengalami kesulitan karena tidak memasang DPT di papan pengumuman atau tempat informasi di TPS.
"Tidak dipasangnya DPT disebabkan oleh ketersediaan ruang pengumuman yang tidak cukup dan faktor cuaca seperti hujan, serta kurangnya pemahaman KPPS tentang tata cara pemasangan," jelasnya.
Lebih lanjut, Fathur melaporkan bahwa 26 TPS (sebanyak 2 persen) masih terdapat APK yang terpasang di sekitar TPS, seperti rumah warga, tembok sekitar TPS, dan kendaraan atau gerobak milik warga.
BACA JUGA:Soal Gaji Pegawai Bawaslu Naik, Timnas AMIN Duga Jokowi Serobot Politisasi Kewenangan: Terkesan Dipaksakan
- 1
- 2
- »
(责任编辑:焦点)
- ·3 Barang Penting yang Jangan Sampai Ketinggalan Saat ke Luar Negeri
- ·Lindungi Ekosistem, Kepulauan Galapagos Naikkan HTM Buat Turis
- ·视觉传达专业出国留学怎么样?
- ·Besok Gelar RUPS, Semen Indonesia (SMGR) Mau Minta Restu Jalankan Kegiatan Usaha Baru
- ·Psikolog Ungkap Dampak Psikologis Mengirim Anak ke Barak Militer
- ·Lindungi Ekosistem, Kepulauan Galapagos Naikkan HTM Buat Turis
- ·视觉传达专业出国留学怎么样?
- ·Di Malaysia Pajak Tahunan untuk Model Avanza Cuma Rp1 Juta, di Indonesia Bisa Sampai Rp6 Juta
- ·Cara Broker Global Menetapkan Kecepatan dan Raih Keunggulan Kompetitif
- ·Bagaimana Jika Istri Bekerja Padahal Nafkah Suami Cukup?
- ·Anies Punya Kartu Sakti untuk Lansia, Coba Lihat
- ·Wow! Ini Daftar 6 Kasus yang Diduga Jadi Dalang Penyerangan Novel Baswedan
- ·Hari Ini KPK Kembali Panggil Sjamsul Nursalim dan Istri, Jumat Keramat?
- ·Bermanfaat Untuk Kecantikan, Sel Punca Bisa Meremajakan Kulit Hingga Mengatasi Kebotakan
- ·Proses Evakuasi Kecelakaan KA Turangga Dengan KA Lokal Bandung Raya
- ·Tingkatkan Daya Saing, Kemenperin Gelar CBI untuk Industri Kreatif dan Kriya
- ·VIDEO: Bolehkah Istri Minta Cerai Karena Tidak Dapat Nafkah Batin?
- ·Kolak dan Kebiasaan Masyarakat Jawa Konsumsi Makanan Manis
- ·Kasus Obat Keras dalam Vape, Penggunaan Ketamin Ditemukan Meningkat
- ·墨尔本大学建筑学专业解析