Bangun Ini, KKP Berupaya Tingkatkan Produksi Udang Nasional Secara Signifikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya meningkatkan produksi udang nasional melalui pembangunan tambak budidaya udang terintegrasi (Integrated Shrimp Farming/ISF) di Desa Palakahembi dan Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dan kini KKP masih menyiapkan berbagai tahapan untuk pembangunan tersebut dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Gubernur NTT, Bupati, dan Wakil Bupati Sumba Timur yang meninjau rencana lokasi beberapa waktu lalu.

Baca Juga: KKP Dorong Kolaborasi Jaga Laut untuk Keberlanjutan Ekonomi Biru

“Program ini bertujuan meningkatkan produksi udang nasional secara signifikan. Dengan ketersediaan lahan luas yang berstatus sebagai lahan negara, wilayah ini sangat cocok untuk program pembangunan tambak udang modern dengan konsep terintegrasi,” ungkap Menteri Trenggono, dikutip dari siaran pers KKP, Jumat (13/6).

Pengembangan ISF di Sumba Timur, lanjut Menteri Trenggono, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia. Selama ini, udang merupakan salah satu komoditas unggulan ekspor perikanan Indonesia di pasar global. 

Oleh karena itu, program pembangunan tambak terintegrasi di Sumba Timur menjadi bagian penting dari strategi peningkatan produksi udang nasional dan mewujudkan Indonesia sebagai produsen udang nomor satu di dunia.

“Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat, kami terus mempersiapkan seluruh tahapan pembangunan. Kami harap dalam waktu dekat ground breaking ISF Sumba Timur dapat segera dilaksanakan,” tambahnya.

Potensi Ekonomi

Menurut Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Tb Haeru Rahayu, kondisi perairan Sumba Timur sangat cocok untuk budidaya udang vaname. Lahan yang akan dibangun merupakan lahan tidak produktif dan terbuka. Lokasi rencana intake juga berada di perairan terbuka tanpa vegetasi mangrove.

“Program ISF ini menerapkan Good Aquaculture Practices dari hulu hingga hilir dalam satu sistem pengelolaan, dengan prinsip eco-efficiency sepanjang rantai nilai (value chain), pelestarian sumber daya alam, pengendalian dampak lingkungan, serta melibatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, ini diharapkan memberikan multiplier effect bagi masyarakat lokal dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional” jelas Dirjen Tebe.

Halaman:

• 1
• 2