JAKARTA,quickq软件下载ios DISWAY.ID --Mewujudkan proses perekrutan kerja yang transparan dan bebas dari pungutan liar (pungli), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) turut memberikan dukungannya kepada penandatanganan deklarasi 'Stop Percaloan : Membangun Komitmen Bersama untuk Rekruitmen Tenaga Kerja yang Adil dan Transparan’.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, Kemnaker juga turut meminta agar lembaga penyalur penempatan tenaga kerja juga harus menjalankan tugasnya secara profesional dan beretika.

“Kita ingin proses rekrutmen yang adil dan transparan dan tak memberatkan pekerja. Rekrutmen harus dilakukan berdasarkan kompetensi, tanpa ada intervensi pihak ketiga yang tak bertanggung jawab,” ucapnya kepada Disway, pada Senin 24 Maret 2025.

BACA JUGA:Guru di Yahukimo Dibunuh KKB, Komisi X DPR RI Tuntut Pemerintah Tingkatkan Keamanan

BACA JUGA:Prabowo Resmi Lantik 31 Duta Besar, Ini Daftarnya

Bukan hanya perusahaan, Yassierli meminta agar lembaga penyalur penempatan tenaga kerja juga harus menjalankan tugasnya secara profesional dan beretika.

“Jangan sampai lembaga-lembaga ini justru menjadi bagian dari masalah dengan memfasilitasi praktik percaloan,” pungkas Menaker Yassierli.

Untuk mencegah praktik percaloan sendiri, Yassierli menambahkan bahwa Kemnaker akan memperkuat pengawasan serta pelaksanaan regulasi terkait proses rekrutmen dan akan terus memberikan edukasi kepada pencari kerja tentang mekanisme perekrutan yang sesuai aturan.

Selain itu, dirinya juga menambahkan bahwa Kemnaker akan terus mendorong pemanfaatan digitalisasi dalam proses rekrutmen.

“Kita akan sosialiasi regulasi tentang perizinan pemerintah untuk menutup peluang adanya percaloan yang merugikan masyarakat. Setelah regulasi sudah berjalan, tahap selanjutnya monitoring, dan law enforcement,” tutur Yassierli.

BACA JUGA:Rosan Roeslani: Pengurus Danantara Bukan Titipan, Sesuai Kapabilitas!

BACA JUGA:Draft RKUHAP: Pasal Penghinaan Presiden Bisa Diselesaikan Lewat Restorative Justice

Sementara itu, deklarasi Stop Percaloan ditandatangani oleh Direktur Bina Pemeriksaan Rinaldi Umar; Bupati Karawang Aep Syaepuloh; Wakapolres Karawang, Kompol. M. Rustandi; Group Division Head KIIC, IBG Permana; Apindo, Perwakilan Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKS) dan Tokoh Masyarakat.

Penandatanganan ini sendiri juga merupakan wujud pemenuhan Asta Cita ketujuh Presiden Prabowo, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

• ·Datangi Komnas HAM, Kuasa Hukum Vina Cirebon Minta Diberikan Pendampingan dan Trauma Healing
• ·Layanan Bandara Tak Satu Harga, Kemenhub Buka Suara
• ·Presiden Prabowo Hadiri KTT ke
• ·2025年建筑大学世界排名汇总
• ·Dupoin Resmi Terdaftar di OJK, Trading Jadi Lebih Aman
• ·INFOGRAFIS: Ramalan Zodiak 2025: Paling Sial hingga Paling Cuan
• ·Langkah Negosiasi Indonesia ke AS Dikritik, Kadin Buka Suara
• ·Kasusnya Melonjak di China, Ini 7 Gejala Penyakit HMPV
• ·Moge yang Dikendarai Menteri PUPR Basuki di IKN Ternyata Nunggak Pajak
• ·Kawasan Wisatanya Marak Pungli, Pemprov Jabar Sudah Lakukan Apa?
• ·Layanan Bandara Tak Satu Harga, Kemenhub Buka Suara
• ·2025年建筑大学世界排名汇总
• ·Ternyata Ini Penyebab Lonjakan Kasus TBC di Indonesia
• ·Segini Harga Tiket Festival Lampion Waisak 2025 di Candi Borobudur
• ·5 Destinasi Underrated Dunia yang Patut Dikunjungi pada 2025
• ·Ini 7 Manfaat Daun Pandan untuk Kecantikan dan Kesehatan Kulit